Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Negeri Barabai Kalimantan Selatan
 

PROSEDUR PERKARA PIDANA TK. PERTAMA

 

 

 Meja Pertama

  1. Perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima oleh Panitera Muda Pidana dan harus dicatat dalam buku register perkara seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Barabai untuk menetapkan Hakim / Majelis yang menyidangkan perkara tersebut.
  2. Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada Wakil Ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak.
  3. Perkara yang terdakwanya ditahan dan diajukan permohonan penangguhan / pengalihan penahanan maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah Majelis Hakim.
  4. Dalam hal permohonan penangguhan / pengalihan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota.
  5. Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara,untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil.
  6. Syarat formil : nama, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan dari terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama.
  7. Syarat materiil : waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti), perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya, hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.
  8. Dalam hal Ketua Pengadilan berpendapat bahwa perkara tersebut adalah wewenang Pengadilan lain maka berkas perkara dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan penetapan agar diajukan ke Pengadilan Negeri lain berwenang mengadili perkara tersebut. (Pasal 148 KUHAP). JaksaPenuntut Umum selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari Pengadilan Negeri wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Pengadilan Tinggi (Pasal 149 ayat 1 butir d KUHAP).

 

 

Total akses : 139