Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Negeri Barabai Kalimantan Selatan
 

PP No. 94 Tahun 2012, Tentang hak Keuangan dan Fasilitas Hakim

Alhamdulillah, Presiden Sudah Teken PP Kenaikan Gaji Hakim


Kabar gembira yang ditunggu-tunggu ribuan hakim itu akhirnya tiba. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berdada di Bawah Mahkamah Agung.

Di Manado, Kamis pagi (1/11/2012), Ketua MA Hatta Ali menyampaikan kabar gembira itu ketika memberi sambutan pada penutupan Rakernas MA.

“Alhamdulillah perjuangan kita sejak awal tahun ini telah membuahkan hasil nyata,” ungkap Ketua MA, yang langsung disambut dengan tepuk tangan riuh oleh para peserta Rakernas.

Ketua MA bercerita, sore hari setelah pembukaan Rakernas, 29 Oktober lalu, presiden menandatangani PP Nomor 94 tahun 2012 tertanggal 29 Oktober 2012. PP tersebut berlaku efektif selambat-lambatnya mulai Januari 2013.

“Tapi ini masih menimbulkan penafsiran. Konon, di PP dinyatakan terhitung sejak diundangkan. Sebab, saya sendiri belum lihat. Tapi jangan kuatir, ini dari sumber yang sangat-sangat dapat dipercaya,” tandas Hatta Ali.

Dengan PP ini, kesejahteraan hakim dipastikan akan semakin meningkat secara signifkan. Sebab, menurut Ketua MA, angkanya jauh melambung, tidak seperti kenaikan-kenaikan gaji hakim selama ini yang tidak terlalu besar.

Ketua MA juga mengatakan, PP ini hanya berlaku untuk hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding. “Untuk MA belum. Mohon maaf YM para hakim agung,” tuturnya.

Dengan ditekennya PP 94/2012, makan nanti penghasilan ketua pengadilan tingkat banding tidak berselisih jauh dengan penghasilan hakim agung, bahkan bisa saja menyalipnya. Kondisi ini dipandang kurang baik oleh Ketua MA.

“Karena itu kita juga akan terus memperjuangkan agar ada kesejahteraan para hakim agung juga dapat ditingkatkan,” tuturnya.

Harus sadar diri

Kepada para hakim di seluruh Indonesia, Ketua MA berpesan agar meningkatkan kinerja dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik dan perilaku hakim.

“Kita sudah diberi penghargaan dari sisi gaji dan penghasilan lainnya. Saya mengajak dan menghimbau, agar para hakim tahu diri dan meningkatken pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Ketua MA juga menginstruksikan agar Tuada Pengawasan dan Badan Pengawasan semakin meningkatkan pengawasan. Instruksi yang sama ia tujukan kepada para pimpinan pengadilan tingkat banding.

“Apabila masih ada perbuatan-perbuatan tercela dari hakim, saya minta untuk bertindak dengan tegas,” serunya.

 Sumber : Badilag dan Mahkamah Agung

 

 

Total akses : 609